10
Dec

Komitmen Menuju Poros Maritim Dunia?

Apridar

Guru Besar dan Rektor Universitas Malikussaleh [Unimal] Aceh

BANGSA ini ditakdirkan terdiri dari kepuluan dengan laut yang membentang. Terdiri dari 17.000 pulau dan tercatat sebagai negara kepulauan terbesar dunia plus dilengkapi dengan 95.181 km garis pantai, 70 persen wilayah berupa laut. Ingat, garis pantai negeri ini kedua terpanjang setelah Kanada.

Laporan United Nation Conference on Trade and Development 2012 lalu menyebutkan 45 persen dari seluruh komoditas dan produk yang diperdagangkan di dunia dengan nilai USD1.500 triliun/tahun dikapalkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia. Potensi ini disadari benar oleh elit bangsa ini. Sehingga, mantan Presiden Abdurahman Wahib pada September 1999 mencanangkan fokus pembangunan kembali ke laut (Rokhmin Dahuri, 2015). Diteruskan oleh Megawati Sukarno Putri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Sayangnya, niat membangun laut itu timbul tenggelam, bagai kapal yang sedang dihantam gelombang. Komitmen pemerintah pusat dan daerah patut diragukan. Salah satu contohnya, belum ada cetak biru bagaimana memaksimalkan potensi laut, jalur tol laut, dan diplomasi laut yang akan digunakan di seluruh nusantara.

Ketiadaan cetak biru ini membuat pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) telantar, salah satunya terdapat di Kecamatan Lapang, Aceh Utara yang telantar sejak tahun 2004. Awalnya, pelabuhan itu akan dijadikan sentra perikanan di Aceh yang terkoneksi ke Pelabuhan Belawan Sumatera Utara hingga ke Pork Klang Malaysia. Namun, hingga kini bangunan itu mangkrak tak jelas kapan difungsikan. Ini salah satu contoh nyata, gagal fokus negara untuk membangun laut.

Harapan baru muncul ketika sejak masa kampanye hingga saat ini Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggas kedaulatan maritim. Mengingat acak kadutnya pembangunan maritim, konsep Jokowi dan JK niscaya menjadi suatu keharusan untuk diimplementasikan. Jangan sampai, konsep itu hanya tersimpan dalam arsip negara, mengawang dalam ingatan dan menjadi petarungan wacana antar elit bangsa.

Cetak Biru

Untuk mewujudkan kedaulatan maritim, tol laut dan mendorong jalur perdagangan laut, pemerintah pusat tampaknya mulai berbenah. Mulai merancang Kawasan Ekonomi Kelautan (KEK) di sejumlah daerah, untuk Aceh dipusatkan di Lhokseumawe dengan fokus Pelabuhan Internasional Krueng Geukuh, Aceh Utara.

Presiden Jokowi dalam tiga kali kunjungannya sepanjang 2015 ke Aceh menyebutkan KEK Lhokseumawe menjadi fokus perhatian, mengingat kawasan itu adalah jalur lalu lintas perdagangan internasional. Ribuan kapal melintas laut tersebut saban hari, namun tak satu pun singgah-sekadar mengisi air mineral-di Pelabuhan Krueng Geukuh Aceh Utara. Alih-alih berharap menjadi pelabuhan ekspor-impor, pelabuhan itu bahkan sejak Agustus hingga awal September 2015 mati suri. Tak ada kegiatan bongkar muat atau kapal bersandar.

Sebelumnya, kapal kayu sekali waktu memuat sejumlah komudity pertanian ekspor ke Malaysia, sebaliknya mengimpor keset kaki, bahan elektronik dan lainnya ke Indonesia lewat Pelabuhan Krueng Geukuh. Kini, pelabuhan senyap, hening dan hanya terdengar deru ombak sesekali membentur dinding pelabuhan.

Kondisi ini kurang lebih juga dialami oleh pelabuhan di Kalaimantan, Papua, Sulawesi dan kepulauan lainnya di Indonesia. Sejatinya, tujuh bulan Presiden Jokowi memegang kendali negara ini, pelabuhan mati suri itu tidak terdengar lagi.

Disinilah komitmen semua pihak dan lembaga diuji. Benarkah mendukung program poros maritim? Berkomitmenkah membuat tol laut? dan rentetan panjang pertanyaan lainnya.

Pemerintah daerah tampaknya masih gamang dan bingung dengan konsep tol laut itu. Di sinilah perlu cetak biru pembangunan laut setidaknya jangka pendek untuk empat tahun dan jangka panjang sampai 2020 mendatang. Cetak biru ini bisa digunakan oleh presiden berikutnya untuk melanjutkan program Jokowi-JK.

Kita terbiasa dengan beda rezim, beda kebijakan dan beda fokus pembangunan. Jika cetak biru ini telah disusun dengan komprehensif, maka rakyatlah yang akan menilai, rezim mana yang berkomitmen menjaga laut Indonesia.

Tugas lintas kementerian  seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementeri Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, Syahbandar, Kementerian Kesehatan, operator pelabuhan dan seluruh stakeholder untuk melaksanakan cetak biru itu.

Tampaknya Menko Kemaritiman perlu kerja keras untuk menyusun cetak biru itu dan mensosialisasikan cetak biru tersebut ke seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki garis pantai. Jika ini tidak dilakukan, maka tol laut akan menjadi wacana, akan bergerak stagnan dan selalu diributkan ketika presiden berkunjung ke daerah yang memiliki luas pantai memadai.

Salah satu contoh lambannya program poros maritim ini dapat dilihat bagaimana pemerintah daerah lambat merespon ide presiden untuk membentuk KEK. Terkesan daerah hanya menunggu kapan program itu tiba. Terkesan itu bukan program bupati/walikota atau gubernur. Namun semata-mata program presiden atau pemerintah pusat. Hal ini bisa dilihat juga belum adanya tata ruang wilayah laut di nusantara.

UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir jelas mengamanahkan harus dibuat zonasi pesisir di seuruh provinsi. Faktanya hingga kini hanya 15 persen dari seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki zona pesisir. Di sini komitmen pemerintah daerah kembali diuji.

Anggapan bahwa poros maritim adalah pogram pusat itu patut dihapuskan dalam setap benak elit daerah. Jika ingin berkata jujur, anggapan itu pasti terbersit dalam benak elit kabupaten/kota dan provinsi di seluruh negeri ini.

Mengapa itu terjadi? Karena, belum seluruh bupati/walikota dan gubernur memiliki pemahaman yang sama dengan Jokowi-JK soal poros maritim. Setidaknya, dalam tahun ini, persamaan sudut pandang soal maritim harus tuntas di semua tingkatan, baik itu kementerian, provinsi dan kabupaten/kota.

Ingat, konsitusi mengamanahkan masa kerja presiden dan wakil presiden hanya lima tahun dalam satu periode. Rasanya tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan poros maritim dengan waktu sesingkat itu. Namun, kita berharap, di akhir masa jabatan Jokowi, ada satu atau dua jalur maritim yang telah berhasil dan dapat dinikmati rakyat.

 

Mulai Menggeliat

Dari sekian banyak kementerian yang terintegrasi dengan poros maritim, tampaknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menunjukkan kinerja nyata dengan membom kapal-kapal pelaku illegal fishing di negeri ini. Menteri Susi Pudjiastuti dan TNI AL sangat bersemangat menegakkan kedaulatan laut Indonesia akhir-akhir ini. Semangat itu perlu dijaga, jangan sampai sirna di tengah jalan. Ikan Indonesia sejatinya menjadi milik anak bangsa dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk mendukung penegakan hukum di laut, membom kapal ilegal dan lain sebagainya, tentu diperlukan penambahan armada TNI AL. Penambahan kapal selam dan kapal lainnya menjadi suatu keharusan dan mendesak dilakukan. Sehingga, TNI AL dan Polisi Air dan Udara (Polairud) bisa menjaga kedaulatan bangsa di laut dan menangkap pelaku illegal fishing yang menangkap jutaan ton ikan kita saban tahun.

Untuk itu, pembangunan industri perkapalan dalam negeri patut dipercepat. Sembari itu, penyiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan, teknologi kelautan, dan lain sebagainya harus dilakukan. Dan, doktrin pembangunan di laut patut dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, sehingga generasi masa depan sadar bahwa laut adalah masa depan dan pusat kejayaan bangsa. Ini untuk menghindari perubahan fokus kebijakan ketika rezim berganti.

Untuk mendorong percepatan poros maritim, tidak cukup sekadar konsep, gagasan dan alih teknologi semata. Semua itu membutuhkan dana besar. Untuk itu, mengingat sistem penganggaran bangsa ini melalui dua pintu yaitu eksekutif dan legislatif, maka legislatif pun patut mendukung anggaran untuk pembangunan poros maritim ini. Jika bicara poros maritim, mari melupakan perdebatan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Lalu, mari membentuk koalisi baru dengan nama Koalisi Maritim Indonesia (KMI) di parlemen. Sehingga, parlemen bisa fokus memplot anggaran untuk mendukung seluruh langkah untuk percepatan poros maritim.

Satu hal lagi, mengingat begitu besar dana yang dibutuhkan, sulit membayangkan Indonesia mampu mendanai program poros maritim itu. Maka, kemitraan antar negara pemilik laut seperti Kanada, Singapura, Australia, India dan lain sebagainya patut digagas bersama. Sehingga, negara sahabat itu bisa turut berperan aktif dalam mewujudkan poros maritim Indonesia sebagai cikal bakal poros maritim dunia.

Pengawasan

Mengingat begitu besar dana yang digelontorkan untuk mewujudkan poros maritim tersebut, maka diperlukan pengawasan ektra ketat dari lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan dan KPK). Sehingga, dana itu tepat sasaran dan tidak menjadi skandal korupsi. Ingat, korupsi telah menjadi budaya di negeri ini. Untuk itulah, pengawasan anggaran harus dilakukan ekstra ketat dan secara berkelanjutan.

Sehingga, seluruh dana itu benar-benar terserap untuk pembangunan, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan golongan.

Pada akhirnya, laut adalah kita. Nenek moyang kita orang pelaut, di sana kemakmuran terjamin. Dan, mengutip kalimat veteran angkatan laut Amerika, Alfred Thayer Mahan (1840-1941) penguasaan atas laut adalah kunci menguasai dunia, jalur perdagangan dunia berada di laut, dan bangsa yang maju adalah bangsa yang memfokuskan dirinya menjadi sea power. Mari, seluruh anak bangsa berkomitmen untuk membangun bangsa ini dari laut.

REFERENSI

Apridar.Ekonomi Kelautan.  Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

…………., Mengawal Pembangunan Pesisir. Sinar Harapan, 10 Februari 2015

Dahuri, Rokhmin, Menuju Poros Maritim Dunia, Seputar Indonesia, 25 Maret 2015

Satria, Arif, Peta Jalan Poros Maritim, Media Indonesia, 18 Mei 2015

Jayadatri, Burhan. 2015. Membangun Jatidiri Negeri Bahari. Artikel tidak diterbitkan

CATATAN INI UNTUK BUKU KELAUTAN YANG DITERBITKAN DALAM PROGRAM BUKU UNTUK INDONESIA, PENERBIT GRAHA ILMU, YOGYAKARTA.